Pastikan Optimalisasi Kinerja, Berny Ikuti Rapat Pembinaan dan Evaluasi Rutin

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo-Dalam rangka memastikan optimalisasi kinerja kelembagaan, koordinator sekretariat  Berny Pakaja menghadiri Rapat Pembinaan dan Evaluasi Rutin yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI via dalam jaringan (Daring) pada Senin (2/3/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan koordinasi dan konsolidasi secara nasional guna menyelaraskan pelaksanaan tugas kelembagaa di seluruh daerah, termasuk di Bawaslu Kota Gorontalo.

Rapat dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Administrasi Bawaslu RI La Bayoni dan diikuti oleh kepala sekretariat Bawaslu Provinsi dan kepala/koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia. Rapat tersebut membahas sejumlah poin strategis, mulai dari evaluasi pelaksanaan program kerja, penguatan tata kelola administrasi, hingga penegasan kembali standar profesionalitas dalam menjalankan tugas pengawasan. Dalam forum itu, seluruh jajaran diingatkan untuk menjaga konsistensi pelaporan, ketepatan waktu tindak lanjut, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Berny pasca mengikuti kegiatan rapat dimaksud menegaskan bahwa pembinaan dan evaluasi rutin bukan sekadar agenda formalitas, melainkan ruang refleksi untuk mengidentifikasi capaian dan tantangan yang dihadapi lembaga. Ia menilai, melalui evaluasi yang komprehensif, setiap satuan kerja dapat memperbaiki kekurangan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kelembagaan.

Lebih lanjut, ia memastikan kepada seluruh jajaran sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo bahwa seluruh arahan dan rekomendasi dari Bawaslu RI akan segera ditindaklanjuti secara konkret di lingkungan Bawaslu Kota Gorontalo. Koordinasi internal akan diperkuat agar setiap program berjalan efektif, terukur, dan selaras dengan kebijakan nasional.

Melalui partisipasi aktif dalam rapat pembinaan dan evaluasi ini, Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo menunjukkan komitmennya dalam menjaga integritas dan profesionalitas kelembagaan. Optimalisasi kinerja diharapkan mampu mendorong pelaksanaan pengawasan yang semakin akuntabel, responsif, dan berorientasi pada penguatan demokrasi di wilayah hukum Kota Gorontalo.