Di Dua Kelurahan Ini, Herlina Awasi Ketat Pelaksanaan Coktas PDPB

Kota Timur-Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo-Anggota Bawaslu Kota Gorontalo yang juga merupakan Koordinator divisi hukum, pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat (HP2H) Herlina Antu melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pencocokan dan penelitian terbatas (Coktas) dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di dua kelurahan di wilayah Kota Gorontalo yakni Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah dan Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat pada Kamis (21/5/2026).

Dalam giat pengawasan tersebut, Herlina meninjau langsung proses pendataan yang dilakukan oleh KPU Kota Gorontalo di lapangan, mulai dari pencocokan identitas pemilih hingga memastikan adanya kesesuaian data administrasi kependudukan dengan kondisi faktual masyarakat. Ia juga berdialog dengan warga dan juga pemerintah kelurahan untuk memastikan proses PDPB berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Herlina menegaskan bahwa pengawasan melekat terhadap proses Coktas menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas data pemilih. Menurutnya, data pemilih yang valid merupakan fondasi utama dalam mewujudkan penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas dan berintegritas. “Pengawasan ini penting untuk memastikan tidak ada data ganda, pemilih tidak memenuhi syarat, maupun masyarakat yang memenuhi syarat tetapi belum terdata,” ujar Herlina.

Ia juga aktif melakukan koordinasi dengan pihak terkait selama proses pemutakhiran berlangsung. Menurutnya, sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses PDPB dapat berjalan optimal dan menghasilkan data yang benar-benar akurat,“Kami ingin memastikan setiap teknis pelaksanaan PDPB berjalan sesuai aturan dan hak pilih masyarakat benar-benar terlindungi,” tambahnya.

Melalui pengawasan dimaksud, Bawaslu Kota Gorontalo berharap proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dapat berjalan maksimal serta mampu meminimalisasi potensi permasalahan data pemilih pada tahapan pemilu maupun pemilihan mendatang. Pengawasan intensif juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.