Herlina Antu: Evaluasi PDPB di Rakornas Jadi Langkah Strategis Penguatan Pengawasan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo – Anggota Bawaslu Kota Gorontalo yang juga merupakan Koordinator divisi hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Herlina Antu, menegaskan bahwa evaluasi Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) merupakan langkah strategis dalam memperkuat pengawasan di masa non tahapan. Hal ini disampaikannya kepada humas Bawaslu Kota Gorontalo disela-sela  menghadiri hari ke dua Rakornas Evaluasi Pengawasan PDPB yang digelar oleh Bawaslu RI Via Dalam Jaringan (Daring), Senin (8/9/2025).

Menurut Herlina, Rakornas menjadi forum penting untuk menyatukan pandangan, menyamakan langkah, serta mengevaluasi pelaksanaan pengawasan PDPB di seluruh daerah. Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi dasar dalam memperbaiki mekanisme kerja sekaligus meningkatkan kualitas data pemilih.

“Evaluasi PDPB di Rakornas adalah langkah strategis dalam penguatan pengawasan. Melalui forum ini, kita bisa mengidentifikasi tantangan sekaligus mencari solusi bersama untuk memastikan akurasi data pemilih,” jelas Ketika dihubungi humas via Chat WhatsApp.

Dalam Rakor Tersebut juga diminta agar jajaran Pengawas Pemilu diseluruh tingkatan untuk intens bersinergi antara Bawaslu, KPU, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam menjaga kualitas daftar pemilih. Dengan kerja sama yang kuat, permasalahan terkait validitas data dapat diminimalisir sejak dini.

Partisipasi Bawaslu Kota Gorontalo dalam Rakornas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pengawasan di di Kota Gorontalo khususnya dalam memastikan hak pilih masyarakat terlindungi secara optimal melalui pengawasan PDPB

Untuk diketahui bahwa pelaksanaan rakornas tersebut telah dibuka oleh Deptui Bidang Dukungan Teknis Bawaslu RI La Bayoni pada Minggu 7 September dan akan berlangsung selama tiga hari sampai dengan tanggal 9 September 2025. Kegiatan tersebut diikuti oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia