Data BPJS Keliru, Bawaslu Kota Gorontalo Temukan Pemilih Non Aktif Masih Hidup

Berdasarkan data turun dari BPJS Pusat yang diserahkan ke KPU Ri, selanjutya dilakukan faktualisasi atau istilah yang digunakan KPU Kota Gorontalo yakni Coklit terbatas atau Coktas. Bawaslu Kota Gorontalo pun melalui tim fasilitasi pengawasan Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan/PDPB melakukan pengawasan dalam hal memastikan kesesuaian data BPJS dengan status pemilih  di lapangan

Adapun pelaksana tugas yang melakukan pengawasan langsung yakni  Koordinator Seketariat Bawaslu Kota Gorontalo bersama tim fasilitasi pengawasan lainnya bertempat di kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kamis 30/07/2025

Sekurang-kurangya ada 2 sampling pemilih yang dilakukan faktual di lapangan. Saat bertemu di lapangan ke 2 pemilih tersebut dengan inisial J.Y dan S ternyata masih berstatus pemilih aktif/Wajib pilih.

Saat di konfirmasi 2 pemilih tersebut heran dengan kedatangan Bawaslu Kota Gorontalo dan KPU Kota Gorontalo yang dalam hal ini menyampaikan bahwa yang bersangutan sudah berstatus pemilih TMS dengan kategori meninggal berdasarkan data turun dari BPJS yag diserahkan kepada KPU se-indonesia termasuk KPU Kota Gorontalo

Menanaggapi hal ini, Korsek Bawaslu Kota Gorontalo Berny Pakaja menyampaikan berdasarkan data ini perlu untuk dicermati kembali data yang diserahkan kepada KPU.

“data ini setelah disimpulkan menurut kami keliru, sehingganya KPU Kota Gorontalo perlu memastikan kesesuaian data tersebut karena ini menyangkut status pemilih setiap warga Kota Gorontalo” jelas Berny kepada Humas Kota Gorontalo yang memantau langsung proses pelaksanaan Coktas tersebut.

Masih dari Berny, dirinya menambahkan, Bawaslu Kota Gorontalo akan membahas Kembali hasil pengawasan dengan merampungkan berbagai hasil lainnya di masing-masing tim yang turun hari ini.

“Yang jelas ini akan menjadi laporan saya kepada pimpinan Bawaslu Kota Gorontalo” Tegas Berny

Adapun sebagai informasi untuk diketahui di wilayah 6 kelurahan lainnya yang dilakukan pengawasan menemukan hal yang serupa terkait ketidaksesuaian data TMS berdasrkan data BPJS yang diserahkan kepada KPU.