Dinas Kesehatan Apresiasi Konsolidasi Demokrasi Bawaslu Kota Gorontalo Terkait Edukasi Netralitas ASN

Kota Timur-Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo-Bawaslu Kota Gorontalo kembali melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi dengan menyambangi Dinas Kesehatan Kota Gorontalo pada Rabu (29/4/2026) bertempat di halaman kantor Dikes sebagai bagian dari upaya penguatan pemahaman mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen ASN dalam menjaga profesionalitas serta tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis, terutama menjelang tahapan pemilu dan pemilihan yang akan datang.

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Kota Gorontalo menyampaikan berbagai regulasi yang mengatur netralitas ASN, termasuk larangan dan potensi konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila terjadi pelanggaran. Selain itu, jajaran Dinas Kesehatan juga diberikan ruang untuk berdiskusi dan menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjaga netralitas di lingkungan kerja.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo menyampaikan apresiasinya atas inisiatif yang dilakukan Bawaslu Kota Gorontalo melalui program Konsolidasi Demokrasi. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat penting untuk terus mengingatkan ASN agar memahami batasan-batasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. "Kami mengapresiasi langkah Bawaslu Kota Gorontalo yang secara aktif memberikan edukasi terkait netralitas ASN. Kegiatan seperti ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan seluruh ASN agar tetap profesional dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Dinas Kesehatan Kota Gorontalo berkomitmen untuk mendukung upaya-upaya penguatan demokrasi yang dilakukan Bawaslu. Menurutnya, ASN memiliki peran strategis dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah sehingga prinsip netralitas harus senantiasa dijunjung tinggi. "Netralitas ASN bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan secara objektif, adil, dan bebas dari kepentingan politik tertentu," tambahnya.

Sementara itu, Bawaslu Kota Gorontalo berharap kegiatan konsolidasi demokrasi dapat terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah daerah. Melalui edukasi yang berkelanjutan, Bawaslu optimistis pemahaman mengenai netralitas ASN akan semakin meningkat sehingga dapat mencegah potensi pelanggaran dan mewujudkan iklim demokrasi yang sehat, berintegritas, serta berlandaskan prinsip-prinsip keadilan dan profesionalitas.