Perkuat Tata Kelola Data Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Kota Gorontalo Ikuti Rakor SiGapLapor

Kota Gorontalo-Bawaslu Kota Gorontalo mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan (SiGapLapor) yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) pada Senin (9/11/2026). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat tata kelola data dan meningkatkan kualitas administrasi penanganan pelanggaran di lingkungan Bawaslu. Rakor tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI dan diikuti oleh jajaran Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia yang mengampu Divisi Penanganan Pelanggaran.

Pelaksanaan Rakor SiGapLapor bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas jajaran pengawas pemilu dalam mengelola data penanganan pelanggaran secara tertib, sistematis, akurat, dan terintegrasi. Melalui kegiatan ini, seluruh peserta diharapkan dapat memahami pentingnya pemanfaatan sistem informasi sebagai instrumen pendukung dalam proses pencatatan, pengelolaan, serta pelaporan data penanganan pelanggaran.

Dalam kegiatan tersebut, pembahasan difokuskan pada penguatan pemanfaatan SiGapLapor sebagai sistem informasi yang mendukung efektivitas dan transparansi tata kelola penanganan pelanggaran. Selain itu, koordinasi antartingkatan kelembagaan juga menjadi bagian penting guna memastikan keseragaman pemahaman dan penerapan sistem dalam pelaksanaan tugas pengawasan, khususnya pada aspek penanganan pelanggaran.

Keikutsertaan Bawaslu Kota Gorontalo dalam Rakor ini menjadi bagian dari komitmen kelembagaan untuk terus meningkatkan profesionalitas dan kualitas kinerja, terutama dalam pengelolaan administrasi penanganan pelanggaran. Penguatan kapasitas sumber daya manusia serta pemahaman terhadap penggunaan sistem informasi dinilai penting agar setiap data dan informasi penanganan pelanggaran dapat dikelola secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui Rakor SiGapLapor ini, Bawaslu RI berharap seluruh jajaran Bawaslu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dapat mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Dengan tata kelola data yang semakin baik, Bawaslu diharapkan mampu mewujudkan penanganan pelanggaran yang lebih efektif, transparan, terintegrasi, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.