Awasi Coktas di 17 Kelurahan, Bawaslu Kota Gorontalo Pastikan Kualitas PDPB Mutakhir

Kota Timur-Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo-Bawaslu Kota Gorontalo terus mengintensifkan pengawasan terhadap proses Coklit terbatas dengan menurunkan tim untuk mengawasi titik di 17 kelurahan yang tersebar di 3 Kecamatan yakni kecamatan Dungingi, kecamatan Kota Barat dan kecamatan Sipatana. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memastikan kualitas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tetap akurat dan mutakhir. Pengawasan dilakukan secara langsung oleh tim fasilitasi pengawasan Bawaslu Kota Gorontalo pada Rabu (6/5/2026).

Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kota Gorontalo memastikan bahwa setiap tahapan coktas berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh KPU Kota Gorontalo. Pengawasan ini mencakup verifikasi data pemilih, pencocokan identitas, terhadap pemilih yang meninggal dunia dan yang berada di luar Negeri. Hal ini penting untuk menjaga integritas daftar pemilih sebagai fondasi utama dalam proses rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan (PDPB) secara berkala.

Selain itu, pengawasan juga difokuskan objek pemilih di lapangan yang menjadi sampel. Bawaslu Kota Gorontalo menurunkan tim untuk memastikan bahwa setiap rumah warga yang menjadi sasaran coktas benar-benar didatangi, serta proses pencocokan dilakukan secara faktual. Dengan begitu, potensi kesalahan administratif maupun kelalaian dapat diminimalisir sejak awal.

Anggota Bawaslu Kota Gorontalo Erman Katili dalam keterangannya menegaskan bahwa kualitas data pemilih menjadi perhatian utama dalam tahapan ini. “Kami memastikan bahwa proses coktas di 17 kelurahan berjalan secara maksimal, sehingga data yang dihasilkan benar-benar valid dan mutakhir. Ini penting untuk menjamin hak pilih masyarakat tidak terabaikan,” ujarnya.

Melalui pengawasan yang melekat dan berkelanjutan, Bawaslu Kota Gorontalo berharap hasil dari Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dapat mencerminkan kondisi riil di lapangan. Dengan data yang akurat, diharapkan pelaksanaan pemilu ke depan dapat berlangsung lebih berkualitas, transparan, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.