Perkuat Manajemen Pengelolaan Dana Hibah, Bawaslu Gelar Rapat Pokja

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo– Dalam upaya memperkuat manajemen pengelolaan dana hibah untuk kelancaran tahapan Pilkada 2024, Bawaslu Kota Gorontalo menggelar rapat koordinasi Pokja (Kelompok Kerja) Bersama seluruh anggota Pokja baik internal Bawaslu Kota Gorontalo maupun pihak External OPD Kota Gorontalo yakni Bappeda, Badan Kesbangpol  dan Badan Keuangan Kota Gorontalo bertempat di Kantor Bawaslu Kota Gorontalo pada Jumat (15/11/2024)

Ketua Bawaslu Kota Gorontalo Sukrin Saleh Taib menyampaikan bahwa tujuan rapat pokja ini dilaksanakan untuk memastikan pengelolaan dana hibah berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik.

Sukrin saat memimpin rapat tersebut  membahas berbagai aspek penting terkait penggunaan dana hibah yang diterima Bawaslu. “Pengelolaan dana hibah harus dilakukan secara profesional dan transparan. Kami ingin memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan efisien untuk mendukung berbagai kegiatan pengawasan Pilkada 2024, agar berjalan jujur, adil, dan bebas dari kecurangan,” ungkap Sukrin.

Berny Pakaja yang pada saat itu memaparkan progres penggunaan dana Hibah Pilkada menyampaikan bahwa  Bawaslu Kota akan terus melakukan koordinasi terkait pengelolaan dana hibah serta pengelolaan dari setiap perencanaan dilakukan dengan cermat dan sesuai ketentuan, "Setiap tahap pengelolaan dana hibah, mulai dari perencanaan, penggunaan, hingga laporan pertanggungjawaban, dilakukan dengan cermat dan sesuai ketentuan yang berlaku. Keberhasilan pengawasan Pilkada 2024 sangat bergantung pada kelancaran dan keberhasilan manajemen anggaran hibah. Kami harus memastikan bahwa dana ini digunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kapasitas pengawasan, baik di tingkat kota Gorontalo sampai jajaran pengawas ad hoc"Ujap Berny.

Dengan adanya rapat ini, Bawaslu Kota Gorontalo berkomitmen untuk memperkuat sistem pengelolaan dana hibah, serta memastikan seluruh anggaran yang diterima dipergunakan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan menciptakan Pilkada yang bebas dari kecurangan.