Dukcapil dan KPU Kota Gorontalo Apresiasi Langkah Bawaslu Kota Gorontalo Terkait Pengawasan PDPB

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo-Komitmen Bawaslu Kota Gorontalo dalam memperkuat pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) mendapat apresiasi dari dua instansi  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Gorontalo.Apresiasi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pengawasan PDPB yang digelar oleh Bawaslu Kota Gorontalo pada Rabu (28/5/2025)

Anggota KPU Kota Gorontalo Junaidi Yusrin selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi menyebut bahwa langkah proaktif Bawaslu dalam mengundang stakeholder serta membuka ruang dialog dan masukan merupakan bentuk nyata pelaksanaan PDPB di Kota Gorontalo

“Kami menyambut baik upaya Bawaslu dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan PDPB khususnya terkait mobile pengawasan di kelurahan-kelurahan se-Kota Gorontalo. Efesiensi anggaran saat ini tentu tidak mengurangi semangat penyelenggara dalam hal ini Bawaslu dan KPU sebagai bentuk kolaborasi yang sehat demi mewujudkan daftar pemilih yang berkualitas,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas dukcapil Kota Gorontalo Yusrianto Kadir, juga memberikan apresiasi atas inisiatif Bawaslu yang dinilai memperkuat integritas data pemilih melalui pendekatan berbasis pengawasan dan pencegahan dikelurahan.

“Pengawasan yang dilakukan Bawaslu sangat membantu kami sebagai penyedia data dasar kependudukan. Ini memperkaya proses validasi dan memperkuat akurasi data pemilih yang digunakan KPU dalam proses PDPB nanti,” ungkapnya.

Bawaslu Kota Gorontalo berharap rakor ini  menjadi dorongan untuk terus membangun sistem pengawasan yang terbuka dan kolaboratif, sekaligus menjaga prinsip akuntabilitas dan partisipasi publik dalam setiap tahapan demokrasi.

Melalui penguatan koordinasi antarlembaga dan sinergi yang berkelanjutan, diharapkan pelaksanaan PDPB di Kota Gorontalo tidak hanya patuh regulasi, tetapi juga mampu mencerminkan kondisi faktual masyarakat pemilih yang akurat