Sukrin Saleh Taib Tegaskan Peran Bawaslu Dalam Penegakan Pelanggaran Pemilu Pada Rakor Persiapan FGD

Kota Gorontalo – Ketua Bawaslu Kota Gorontalo Sukrin S. Taib menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan FGD Bawaslu dan DPR RI (Sabtu, 17/10/2026) via daring yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo. Dalam kegiatan Rakor tersebut hadir pula Ketua dan Anggota Bawaslu Kab/Kota Se-Provinsi Gorontalo serta Kasubag dan Staf Subbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa proses Pemilu.

Dalam rapat zoom yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo, Sukrin menegaskan peran Bawaslu dalam penegakan pelanggaran pemilu. Menurutnya, peran Bawaslu dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sering kali tumpang tindih dengan peran kepolisian dan kejaksaan. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius agar penanganan pelanggaran pemilu berjalan lebih efektif, jelas, dan tidak menimbulkan ketidakpastian dalam prosesnya.

Sukrin menyampaikan bahwa persoalan tumpang tindih kewenangan tersebut menjadi salah satu isu penting yang perlu dibahas dalam FGD antara Bawaslu RI dan DPR RI, sehingga dapat menjadi bahan masukan dan rekomendasi bagi penguatan kelembagaan serta mekanisme penegakan hukum pemilu ke depan.

Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo John Hendri Purba yang membuka Rakor tersebut menyampaikan bahwa pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) merupakan bagian penting dalam mengidentifikasi berbagai persoalan, menghimpun masukan, serta merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat menjadi rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu.

Melalui pembahasan DIM, diharapkan seluruh peserta rakor dapat memiliki pemahaman yang sama terhadap isu-isu yang akan dibahas dalam FGD, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif.

Rakor persiapan ini juga menjadi momentum untuk menyelaraskan persepsi dan memperkuat koordinasi antarpihak yang terlibat. Dengan persiapan yang matang, FGD diharapkan mampu menjadi forum diskusi yang produktif dalam mengidentifikasi permasalahan serta menghasilkan solusi yang relevan dengan kebutuhan organisasi.

John Hendri Purba dalam akhir sambutannya mengajak seluruh jajaran Bawaslu agar berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi, evaluasi, dan perumusan kebijakan secara terukur guna mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.