Matangkan Agenda Kelembagaan, Bawaslu Kota Gorontalo Gelar Rapat Evaluasi

Kota Timur-Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo-Bawaslu Kota Gorontalo menggelar rapat evaluasi dalam rangka mematangkan sejumlah agenda kelembagaan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh ketua Bawaslu kota Gorontalo Sukrin Saleh Taib, turut hadir anggota Bawaslu kota Gorontalo Erman Katili dan Herlina Antu, koordinator sekretariat Berny Pakaja dan diikuti oleh staf Bawaslu kota Gorontalo pada Rabu (8/7/20260. Rapat itu jadi ruang koordinasi internal untuk memastikan seluruh tahapan kegiatan dapat berjalan terarah, terukur, dan sesuai dengan tugas serta fungsi pengawasan.

Dalam rapat tersebut, salah satu pembahasan utama yakni terkait persiapan menghadapi kegiatan e-Monev Keterbukaan Informasi Publik yang nantinya akan dilakukan oleh Bawaslu RI. Ketua Bawaslu kota Gorontalo Sukrin Saleh Taib menekankan pentingnya kesiapan data, dokumen pendukung, pengelolaan PPID, serta pelayanan informasi publik agar pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat diikuti secara optimal.

Selain itu, rapat evaluasi juga membahas pelaksanaan uji petik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Agenda ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kota Gorontalo dalam memastikan akurasi data pemilih serta memperkuat pengawasan terhadap proses pemutakhiran data, sehingga hak pilih masyarakat dapat terlindungi dengan baik.

Pembahasan lainnya turut diarahkan pada rencana pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada penyandang disabilitas. Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu kota Gorontalo berupaya memperluas ruang partisipasi masyarakat, khususnya kelompok disabilitas, agar dapat terlibat aktif dalam pengawasan pemilu dan memahami pentingnya peran publik dalam menjaga demokrasi yang inklusif.

Melalui rapat evaluasi ini, Bawaslu Kota Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kesiapan kelembagaan, baik dalam aspek keterbukaan informasi publik, pengawasan data pemilih, maupun penguatan partisipasi masyarakat. Evaluasi internal tersebut diharapkan menjadi langkah strategis agar setiap agenda kelembagaan dapat terlaksana secara profesional, transparan, dan berdampak bagi masyarakat.