Herlina Antu Pastikan Koordinasi dan Tindaklanjut Arahan Bawaslu Provinsi Demi Efektifnya Kegiatan Penguatan Kelembagaan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo-Anggota Bawaslu Kota Gorontalo, Herlina Antu, memastikan bahwa setiap arahan dari Bawaslu Provinsi Gorontalo akan ditindaklanjuti secara optimal demi efektivitas kegiatan penguatan kelembagaan. Hal ini ia sampaikan dalam rapat koordinasi internal yang dihadiri jajaran sekretariat, sebagai bentuk komitmen Bawaslu Kota dalam menjaga konsistensi kerja lembaga.

Menurut Herlina, koordinasi yang baik dengan Bawaslu Provinsi menjadi kunci dalam menjaga keselarasan program antara tingkat kota dan provinsi. Ia menegaskan bahwa setiap instruksi yang diberikan tidak boleh berhenti sebatas pertemuan, tetapi harus segera diimplementasikan dalam bentuk langkah nyata. “Arahan dari provinsi adalah pedoman penting yang harus kita tindaklanjuti demi terciptanya efektivitas kelembagaan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Herlina menekankan bahwa tindaklanjut dari arahan tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan disertai evaluasi berkala. Dengan begitu, Bawaslu Kota Gorontalo dapat memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai tujuan dan memberikan dampak positif bagi penguatan lembaga. “Kita harus bergerak cepat, tepat, dan terukur agar hasilnya dapat dirasakan,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mendorong seluruh jajaran sekretariat untuk terus meningkatkan koordinasi antar-divisi. Menurutnya, penguatan kelembagaan hanya bisa tercapai apabila ada sinergi dan kesepahaman dalam melaksanakan program. Hal ini penting agar Bawaslu Kota Gorontalo mampu memberikan kinerja yang solid, baik dalam tahapan maupun di luar tahapan pemilu.

Menutup penyampaiannya, Herlina mengingatkan bahwa keberhasilan penguatan lembaga sangat bergantung pada konsistensi tindaklanjut terhadap setiap arahan dan hasil rapat. Dengan koordinasi yang kuat dan tindaklanjut yang nyata, ia optimis Bawaslu Kota Gorontalo dapat terus meningkatkan kualitas kelembagaannya sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap peran pengawasan pemilu.