ERMAN PAPARKAN DIM DALAM RAKOR PERSIAPAN FGD

Kota Gorontalo – Anggota Bawaslu Kota Gorontalo Erman Katili yang juga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa menghadiri Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo terkait Persiapan FGD Bawaslu dan DPR RI nanti. Dalam Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo  via daring tersebut hadir pula Ketua dan Anggota Bawaslu Kab/Kota Se-Provinsi Gorontalo serta Kasubag dan Staf Subbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa proses Pemilu. Sabtu, 17/10/2026). 

Dalam rapat zoom yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo, Erman memaparkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Bawaslu Kota Gorontalo. DIM ini sebagai bahan pembahasan dan pendalaman dalam pelaksanaan FGD antara Bawaslu RI dan DPR RI. Erman memaparkan 5 isu krusial dan menjadi bahan masukan untuk Bawaslu Provinsi Gorontalo.

Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo John Hendri Purba yang membuka Rakor tersebut menyampaikan bahwa pemaparan DIM tersebut menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi berbagai persoalan, menghimpun masukan, serta merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat menjadi rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu.

Melalui pembahasan DIM, diharapkan seluruh peserta rakor dapat memiliki pemahaman yang sama terhadap isu-isu yang akan dibahas dalam FGD, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif.

Rakor persiapan ini juga menjadi momentum untuk menyelaraskan persepsi dan memperkuat koordinasi antarpihak yang terlibat. Dengan persiapan yang matang, FGD diharapkan mampu menjadi forum diskusi yang produktif dalam mengidentifikasi permasalahan serta menghasilkan solusi yang relevan dengan kebutuhan organisasi.

John Hendri Purba dalam akhir sambutannya mengajak kepada seluruh jajaran Bawaslu agar berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi, evaluasi, dan perumusan kebijakan secara terukur guna mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.