Berny Pastikan Kebutuhan Giat Pelaksanaan P2P Terlaksana

Kota Timur-Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo- Koordinator sekretariat  Bawaslu Kota Gorontalo Berny Pakaja memastikan seluruh kebutuhan pelaksanaan kegiatan pendidikan pengawas partisipatif (P2P) dipersiapkan secara maksimal melalui rapat koordinasi bersama panitia pelaksana dan jajaran sekretariat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sekaligus memastikan seluruh aspek teknis dan administrasi telah terpenuhi sesuai rencana. Hal itu ia paparkan dalam rapat internal Bawaslu Kota Gorontalo pada Senin (18/5/2026).

Dalam rapat persiapan, Berny menekankan pentingnya koordinasi antarbidang agar setiap kebutuhan kegiatan dapat dipenuhi tepat waktu khusunya yang telah ditunjuk sebagai tim fasilitator Mulai dari kesiapan lokasi, perlengkapan, administrasi, konsumsi, akomodasi narasumber, hingga dukungan teknis lainnya menjadi fokus pembahasan untuk memastikan kegiatan P2P dapat berlangsung dengan tertib dan efektif.

"Setiap kebutuhan pelaksanaan kegiatan harus dipastikan tersedia dan siap digunakan sebelum kegiatan dimulai. Persiapan yang matang merupakan kunci agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar tanpa kendala yang berarti," ujar Berny.

Ia juga mengingatkan seluruh panitia tim fasilitator untuk terus melakukan pengecekan terhadap setiap kebutuhan yang telah disiapkan serta membangun komunikasi yang intensif selama proses persiapan. Menurutnya, kolaborasi yang baik antaranggota panitia akan mempermudah penyelesaian setiap kendala yang mungkin muncul sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Melalui kesiapan yang dilakukan sejak tahap perencanaan, Bawaslu Kota Gorontalo berharap pelaksanaan kegiatan P2P dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peserta. Dukungan sekretariat yang maksimal diharapkan mampu menunjang suksesnya kegiatan sebagai bagian dari upaya Bawaslu dalam meningkatkan pemahaman masyarakat serta memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu.